Sumseltime.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN ditargetkan resmi menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” demikian isi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah memfokuskan pembangunan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan wilayah sekitarnya. Presiden Prabowo memaparkan sejumlah indikator capaian pembangunan yang telah ditetapkan, di antaranya:
Luas area KIPP dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800–850 hektare.
Pembangunan gedung/perkantoran di IKN mencapai 20%.
Pembangunan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN mencapai 50%.
Ketersediaan sarana dan prasarana dasar kawasan mencapai 50%.
Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan mencapai nilai 0,74.
Pemerintah juga menekankan pentingnya perencanaan dan penataan ruang yang matang untuk memastikan kawasan inti pusat pemerintahan dan sekitarnya siap menjadi pusat aktivitas politik nasional.
Dengan langkah strategis ini, proyek IKN diproyeksikan tidak hanya menjadi simbol pemindahan ibu kota semata, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan modern yang mendukung visi Indonesia Maju.
