SUMSELTIME.COM, Palembang – Rencana Sekretariat DPRD Sumatera Selatan yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp486,9 juta untuk pengadaan dua unit meja biliar di rumah dinas pimpinan dewan menuai kritik pedas. Praktisi survei sekaligus pengurus PERSEPI, Arianto, menilai langkah tersebut menunjukkan sikap tidak peka para wakil rakyat terhadap kondisi keuangan daerah.
Arianto menegaskan bahwa di tengah upaya Pemerintah Provinsi Sumsel melakukan efisiensi anggaran akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, tindakan DPRD ini terasa sangat melukai perasaan masyarakat.
“DPRD seharusnya paham kondisi keuangan eksekutif. Terkesan mereka menutup mata dan telinga rapat-rapat terhadap kesusahan yang dialami Pemprov. Ini seperti mimpi di siang bolong atau indah kabar dari rupa,” ujar Arianto, Minggu (8/3/2026).
Menurut Arianto, masyarakat berhak mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut, terutama mengingat kinerja DPRD Sumsel yang dinilai belum maksimal.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel untuk berani membatalkan rencana tersebut karena dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain menyoroti sisi urgensi, Arianto juga menyoroti masalah transparansi birokrasi. Ia menilai pengadaan yang tiba-tiba muncul dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP ini harus diawasi ketat oleh berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, LSM, hingga masyarakat sipil.
“Transparansi keuangan adalah kewajiban mutlak wakil rakyat, karena dana tersebut bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Jangan sampai terjadi kongkalingkong antara legislatif dan eksekutif untuk meloloskan anggaran yang tidak mendesak ini,” tegasnya.
Kritik ini semakin tajam seiring dengan adanya usulan kenaikan nilai suara partai politik dari Rp3.000 menjadi Rp18.000 per suara. Arianto berharap, pihak eksekutif tidak tunduk pada keinginan tersebut dan lebih memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan publik yang jauh lebih mendesak.
