Sumseltime.com, Palembang – Wacana pemekaran dua daerah di Sumatera Selatan, yakni Pantai Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kikim Area Kabupaten Lahat, kembali menguat setelah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan bahwa pemekaran tersebut bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan nyata masyarakat.
Menurutnya, luasnya wilayah Sumsel dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,42 persen—tertinggi kedua di Sumatera—perlu diimbangi dengan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
“Pemekaran Pantai Timur OKI dan Kikim Area Lahat sangat strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Ini adalah katalis bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Herman Deru saat menerima kunjungan kerja Komite I DPD RI di Graha Bina Praja, Senin (15/9/2025).
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, mengungkapkan pihaknya mendukung penuh usulan tersebut. Bahkan, DPD RI tengah memperjuangkan agar moratorium pemekaran daerah segera dibuka kembali.
“Pemekaran adalah langkah penting untuk mendekatkan pelayanan publik sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Kami akan mengupayakan hal ini hingga ke tingkat rapat dengan Wakil Presiden,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Sumatera Selatan, Jialyka Maharani, menambahkan bahwa selain pemekaran, penataan ruang juga menjadi fokus. Hal ini dinilai penting untuk mencegah potensi konflik serta mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah baru tersebut.
Dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui DPD RI, harapan masyarakat Pantai Timur OKI dan Kikim Area Lahat untuk menjadi daerah otonomi baru semakin terbuka.
