SUMSELTIME.COM, Palembang – Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, salah satunya dari pemerhati sosial Sumsel Bagindo Togar BB.
Diketahui, hingga 27 Oktober 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Palembang baru tercapai 68,53 persen atau Rp 1.233.483.928.590 dari target Rp 1,8 triliun.
Kondisi ini terjadi di tengah tekanan fiskal daerah, dimana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat berkurang. Rendahnya capaian ini dinilai dapat mengganggu stabilitas APBD dan menghambat program pembangunan.
Desakan untuk mencopot Kepala Bapenda Palembang terus digaungkan, bahkan aksi demo terus dilancarkan oleh pihak-pihak yang peduli dengan Kota Palembang, karena Bapenda berkaitan erat dengan pembangunan di ibu kota Sumatera Selatan ini.
Kinerja Kepala Bapenda Palembang dianggap tidak mampu melakukan percepatan, dan hal ini tak sejalan dengan arah kebijakan Wali Kota Palembang yang mengharapkan percepatan di semua lini.
“Kepala Bapenda Palembang harus dicopot. Kita lihat data historisnya, Kepala Bapenda pendahulunya, seperti di zaman Herly Kurniawan, dan terakhir M. Raimon Lauri, selalu mampu mencapai target pendapatan, bahkan over target. Ini menunjukkan masalahnya ada di kepemimpinan dan manajerial saat ini,” kata Bagindo, Selasa (28/10/2025).
Dijelaskan Bagindo yang merupakan alumni Universitas Sriwijaya (Unsri) ini mengatakan, secara umum, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Wali Kota Palembang, memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mencapai target kinerja. Terlebih lagi, Bapenda merupakan ujung tombak kemandirian fiskal daerah.
“Prinsipnya, ketika kinerja seorang Kepala OPD, khususnya Kepala Bapenda, tidak sesuai harapan, terutama dalam kondisi sulit seperti berkurangnya TKD dan DBH, Wali Kota sudah sepantasnya memberi peringatan keras.
Jika peringatan tidak membuahkan hasil, pergantian pejabat menjadi langkah yang harus diambil. Pergantian ini harus ditujukan untuk menempatkan personal yang lebih profesional, kompeten, dan mampu berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” tegasnya.
Sambung Bagindo, jika dilakukan pergantian dipucuk pimpinan Bapenda Kota Palembang, diharapkan dapat terjadi perubahan secara efektif dan signifikan terhadap peningkatan PAD, sehingga Palembang dapat lebih mandiri secara fiskal.
“Wali Kota Palembang harus segera mencari figur pejabat yang benar-benar memiliki keahlian dan jejaring untuk mendongkrak pendapatan, bukan hanya menjalankan rutinitas. Ini adalah soal kemampuan eksekusi dan leadership di masa-masa sulit, cari orang dalam yang benar mampu, bila perlu buat fakta integritas, jika tak mampu capai target, siap dicopot, hal ini juga dilakukan pada Kepala Bapenda sebelumnya,”pungkasnya.
